HUMBAHAS,Suara Sumut News],- Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menyatakan mendukung penuh terhadap pembangunan fisik gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan Program Nasional KDMP yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan, Nurliza Pasaribu, dalam rapat bersama yang digelar di ruang rapat Kodim 0210/TU pada Senin (06/01/2026). Rapat ini dipimpin langsung oleh Dandim 0210/TU bersama jajaran serta dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Bupati Humbang Hasundutan menegaskan komitmennya agar pembangunan gerai KDMP dapat terlaksana di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pembangunan fisik gerai KDMP ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0210/TU, Letkol Kav. Ronald Tampubolon, S.H., M.Han, memaparkan perkembangan pembangunan fisik gerai dan pergudangan KDMP di wilayah Kodim 0210/TU yang saat ini telah memasuki tahap signifikan.
Dandim juga menyampaikan bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi daerah dengan progres pembangunan paling tinggi dan tercepat. “Hal ini tentunya berkat respon cepat Bupati Humbang Hasundutan dalam menentukan lokasi dimana fisik gerai KDMP akan dibangun,” ujar Dandim.
Sementara itu, Nurliza Pasaribu menjelaskan bahwa hingga saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengusulkan sebanyak 28 pembangunan fisik gerai KDMP. Dari jumlah tersebut, 13 titik telah memasuki tahap pematangan lahan, sementara 15 titik lainnya sudah dalam proses pembangunan.
Namun demikian, ia juga mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah ketersediaan lahan di sejumlah desa. Oleh karena itu, percepatan penetapan lokasi pembangunan fisik gerai KDMP perlu segera dilakukan agar target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri OPD terkait, antara lain Dinas Koperasi, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Anak, serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang menangani aset.
(jon](Kopenaker/diskominfo).
