JAWA BARAT, Suara Sumut News], Komisi II DPR RI tegaskan netralitas Aparatur terus diawasi selama Pemilu berlangsung dan juga Kepala daerah harus memberikan contoh netralitas agar diikuti seluruh jajarannya.
“Tentu yang pertama jadi catatan kita yang paling penting dari sisi kepemiluan itu terkait dengan netralitas ASN. Netralitas ASN ini penting dan juga harus diteladani oleh pimpinan yang tertinggi di Kabupaten Cianjur ini, jadi supaya jajaran kebawahnya juga bisa menerapkan prinsip-prinsip Clear and Clean. Karena memang pemilu kali ini yang menjadi sorotan itu terkait dengan netralitas dari ASN,Aparatur dan sebagainya ini yang pertama kami tekankan.” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, usai Kunjungan Kerja Spesifik ke Cianjur, Jawa Barat , Selasa (30/1/2024).
Saan memastikan jangan sampai ada Masyarakat yang pada tanggal 14 Februari sudah berusia 17 tahun dan sudah memenuhi syarat hak pilih tetapi belum terdata.
”Jangan sampai hak pilih dari warga cianjur ini ada yang terabaikan makanya kita meminta kepada KPU,Pemerintah Daerah untuk terus menerus mendata terutama yang terkait soal Pemilih Pemula yang sampai tanggal 14 Februari dia genap berusia 17 Tahun dan itu harus segera diberikan hak pilihnya dengan cara pencetakan KTP Elektroniknya harus menjadi Prioritas,” ujarnya.
(××).
#KunkerDPR
